Anies Baswedan Minta Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional untuk Penanganan Terpadu

Anies Baswedan menegaskan perlunya pemerintah pusat segera menetapkan status Bencana Nasional Aceh menyusul rangkaian banjir dan longsor yang berdampak luas di Aceh dan beberapa wilayah Sumatera. Dorongan ini disampaikan setelah ia melakukan peninjauan langsung ke daerah terdampak dan berinteraksi dengan warga yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses, kehilangan tempat tinggal, serta terhentinya aktivitas ekonomi.

Dalam kunjungan lapangan, Anies menyaksikan kerusakan infrastruktur dasar yang signifikan. Sejumlah ruas jalan utama tidak dapat dilalui, jembatan putus, dan permukiman warga rusak berat akibat terjangan air serta longsoran tanah. Kondisi tersebut membuat distribusi bantuan berjalan lambat dan mengisolasi beberapa desa. Menurut Anies, skala kerusakan ini menunjukkan bahwa dampak bencana tidak lagi bersifat lokal.

Ia juga menyempatkan diri mendatangi lokasi pengungsian untuk mendengar langsung keluhan dan kebutuhan warga. Banyak keluarga harus bertahan di tenda darurat dengan keterbatasan air bersih dan sanitasi. Anak-anak belum kembali bersekolah, sementara para kepala keluarga kehilangan sumber penghasilan karena lahan pertanian dan usaha kecil tertimbun lumpur. Dari pertemuan tersebut, Anies menilai bahwa beban sosial dan ekonomi yang ditanggung masyarakat sangat besar.

Anies menegaskan bahwa pemerintah daerah telah bekerja keras, namun keterbatasan anggaran, personel, dan peralatan membuat penanganan tidak dapat menjangkau seluruh kebutuhan. Oleh karena itu, penetapan Bencana Nasional Aceh dinilai penting agar pemerintah pusat dapat mengambil peran lebih kuat dan terkoordinasi.

“Ini bukan semata soal label administratif. Status bencana nasional adalah instrumen untuk mempercepat respons dan memperluas dukungan negara,” ujar Anies. Menurutnya, keputusan ini akan membuka ruang bagi mobilisasi sumber daya nasional dalam satu komando yang jelas.

Ia menjelaskan bahwa dengan status Bencana Nasional Aceh, pemerintah pusat memiliki kewenangan lebih luas untuk mengerahkan anggaran, personel lintas kementerian, serta alat berat guna membuka akses wilayah yang terputus. Kecepatan dalam fase tanggap darurat menjadi kunci untuk mencegah dampak lanjutan seperti krisis kesehatan dan gangguan logistik.

Selain percepatan respons darurat, penetapan bencana nasional memungkinkan penyaluran bantuan logistik dalam skala besar dan terkoordinasi. Kebutuhan pokok seperti pangan, air bersih, obat-obatan, tenda, dan perlengkapan kebersihan masih sangat dibutuhkan oleh warga di pengungsian. Anies menilai ketepatan distribusi bantuan akan menentukan keselamatan dan kesehatan masyarakat terdampak.

Aspek kesehatan menjadi perhatian khusus. Menurut Anies, risiko penyakit pascabencana meningkat akibat keterbatasan air bersih dan sanitasi. Di sisi lain, trauma psikologis juga perlu ditangani secara serius, terutama bagi anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Dalam konteks Bencana Nasional Aceh, layanan kesehatan dan dukungan psikososial harus berjalan beriringan.

Lebih jauh, Anies menyoroti pentingnya fase pemulihan jangka menengah dan panjang. Rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan perencanaan matang serta anggaran besar. Pembangunan kembali rumah warga, sekolah, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur publik tidak bisa dilakukan secara parsial. Dengan status bencana nasional, proses tersebut dapat dikelola secara sistematis dan berkelanjutan.

Ia juga menekankan perlunya program pemulihan ekonomi. Banyak warga kehilangan mata pencaharian akibat rusaknya lahan pertanian, perkebunan, dan usaha mikro. Anies mendorong adanya bantuan modal usaha, dukungan bagi UMKM, serta program padat karya untuk mempercepat pemulihan ekonomi lokal. Menurutnya, pemulihan ekonomi adalah fondasi agar masyarakat dapat bangkit dan kembali mandiri.

Menanggapi kekhawatiran publik mengenai potensi tumpang tindih kewenangan atau risiko penyalahgunaan anggaran, Anies menilai bahwa solusi terbaik adalah penguatan tata kelola. Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan sejak awal harus menjadi bagian dari penanganan Bencana Nasional Aceh. Ia menegaskan bahwa pengawasan yang kuat tidak bertentangan dengan percepatan bantuan, justru memperkuat kepercayaan publik.

“Kekhawatiran itu wajar. Namun, menunda keputusan strategis akan memperpanjang penderitaan warga. Yang dibutuhkan adalah pengawasan ketat dan keterbukaan,” katanya.

Anies juga menilai bahwa meskipun bencana telah berlangsung beberapa waktu, penetapan status nasional tetap relevan. Proses pemulihan diperkirakan memakan waktu panjang, bahkan hingga satu sampai dua tahun ke depan. Keputusan yang diambil saat ini akan menentukan seberapa kuat dukungan negara dalam mengawal pemulihan tersebut.

Di akhir pernyataannya, Anies mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, hingga relawan, untuk bersinergi mengawal penanganan Bencana Nasional Aceh. Ia berharap masyarakat terdampak tidak hanya menerima bantuan darurat, tetapi juga mendapatkan kepastian pemulihan yang adil, transparan, dan berkelanjutan, sehingga kehidupan dapat kembali berjalan dengan lebih baik.